Tuntut Dosa-dosa Penguasa, AMR Geruduk Pemkab Pandeglang dan DPRD

borneonews.com, PANDEGLANG - KUMALA, Forum BEM Pandeglang dan KUMANDANG bersatu menjadi Aliansi Mahasiswa Untuk Reformasi (AMR) melakukan Aksi Demonstrasi di depan Kantor Sekda Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang dan Gedung DPRD, Pada Senin 26 Agustus 2024.

Aksi tersebut merupakan Aksi Jilid II,  setelah sebelumnya mereka mengadakan Aksi Jilid I yang dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2024 di Sekda dan Tugu Jam Pandeglang lalu.

Kali ini, Demostrasi yang bertuliskan “Menagih Janji Manis dan Evaluasi Kinerja Bupati Pandeglang Selama 2 Periode”. Mahasiswa mengkritik persoalan yang diakibatkan dari landainya penanganan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Pandeglang. Mulai dari persoalan Insfrastruktur, Persoalan Badan Anggaran (Banggar), Pendidikan, dan dugaan Pemotongan TPP PNS serta Kenaikan Retribusi Kesehatan dan lain sebagainya.

Demonstrasi mahasiswa kali ini menjadi semacam Pemberian Kado Khusus berupa Segenap Permasalahan yang ada di Pemkab Pandeglang dititipkan secara langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang baru menjabat seusai di Lantik.

Perwakilan Massa Aksi, Sepdi Hidayat yang juga Ketua KUMALA dalam orasinya menyampaikan mengenai tidak konsistennya Pemkab Pandeglang dalam Branding "Pandeglang adalah Kota Wisata”. Selain itu, Pihaknya juga menilai Pemkab Pandeglang tidak berhasil memanfaatkan hal itu. Selain itu, Aksi ini adalah bentuk Pemberian Kado Khusus terhadap DPRD Pandeglang.

“Pandeglang kerap kali dikatakan sebagai Kota Wisata. Ada beragam wisata yang menjadi kebanggaan dari Kabupaten Pandeglang, baik itu dari sisi Pantainya maupun Kehutanannya. Namun terjadi di lapangan sangat banyak sekali ditemukan pungutan-pungutan liar (pungli) di beberapa lokasi Pantai, hal ini jelas menghambat bagi pemasukan PAD, Praktik-praktik Premanisme di titik-titik wisata itu masih banyak kita temukan. Juga perlu kami tegaskan bahwa saat ini di Pandeglang itu beragam persoalannya. Maka dengan itu, kami titipkan Segenap Permasalahan ini kepada Dewan-dewan yang baru agar menjadi Aspirasi yang kelak dibahas dalam Sidang Paripurna dan dicarikan Solusinya," teriak Sepdi dalam orasinya.

Selanjutnya, dia menegaskan, mengenai Penurunan Persentase Kemiskinan di Pandeglang yang masih terbilang sangat kecil. Hal ini, kata dia, tentunya menandakan bahwa upaya Pemkab Pandeglang belumlah serius.

“Pandeglang masih di kategorikan sebagai Kabupaten dengan Tingkat Kemiskinan Ekstrem, memang sempat mengalami Penurunan pada tahun 2023 sebanyak 114 ribu menjadi 113 ribu di tahun 2024, akan tetapi penurunan itu masih tergolong kecil, hanya mengalami penurunan sebanyak Seribu dalam satu tahun. Artinya, bisa kita hitung bahwa dalam satu bulan hanya tertuntaskan sekitar 90 jiwa. Angka ini sangatlah kecil untuk Skala Kabupaten," jelasnya.

Bustomi selaku Ketua Forum BEM Pandeglang menambahkan, mengenai dugaan pemotongan TPP PNS dan P3K juga menjadi sorotan, pihaknya menganggap Pemotongan itu menjadi bentuk ketidakmanusiawian perlakuan Pemkab terhadap ASN dan P3K di Pandeglang

“ASN dan P3K di Pandeglang hari ini merasa tercekik oleh perbuatan tidak manusiawi yang dilakukan oleh Pemkab Pandeglang. Bagaimana bisa hanya demi kepentingan Back Up PAD malah Nasib PNS yang dipertaruhkan, apalagi sampai beralasan bahwa kondisi Financial yang tidak memungkinkan, pun juga Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 212 yang melarang memberikan Tunjangan Tambahan yang seharusnya menjadi tolak ukur apakah pantas TPP PNS ini dilakukan Pemotongan, gak jelas memang,” ungkapnya.

Kemudian, Faiz Ketua KUMANDANG  menegaskan, Aksi ini perlu dan wajib dilakukan sebagai bentuk Atensi kepada Pemerintah, juga sebagai Pemberitahuan terhadap Publik mengenai gagalnya pemerintahan Kabupaten Pandeglang

“Saya kira dan saya pertimbangkan, turunnya kami ke jalan menandakan dan membuktikan bahwa hari ini telah terdapati berbagai macam Permasalahan yang kronis yang diidap oleh Kabupaten Pandeglang, dan ini semua diakibatkan dari ketidakmampuan Pemkab pandeglang dalam melaksanakan roda pemerintahannya, ini menjadi pengingat kepada mereka bahwa kami menyatakan Gagal Total Pemerintahan dibawah Bupati Pandeglang selama 2 Periode, juga aksi ini sebagai pemberitahuan ke muka umum tentang banyak nya persoalan persoalan yang masih belum terselesaikan," tegasnya.

Untuk diketahui, mereka menggelar aksi dengan membawa beberapa Tuntutan, Diantaranya :
1. Menuntut untuk Tindak tegas segala bentuk pungutan liar di lingkungan wisata yang ada di pandeglang, serta prioritaskan penanggulangan sampah
2. Menuntut pemerintah daerah untuk menindak tegas perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan dan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan
3. Meminta untuk meningkatkan kualitas pedidikan dan tindak tegas segala bentuk asas pemanfaatan dalam dunia pendidikan yang digunakan hanya untuk kepentingan
4. Meminta Pemkab untuk mengevaluasi kembali kebijakan kenaikan retribusi kesehatan yang telah diberlakukan di seluruh kecamatan di Pandeglang
6. Usut oknum yang bermain dalam monopoli obat dan Alat Kesehatan di dinkes dan rsud berkah, sampai mengakibatkan adanya kelangkaan obat dan alkes,
7. Menuntut bupati agar mempertimbangkan pemotongan TPP PNS Dan P3K 45% yang di sebabkan oleh PAD padeglang yang kurang mempuni
8. Usut oknum yang ada di dalam tubuh TAPD dan Banggar serta disdukcapil pandeglang mengenai penyaluran TPP disdukcapil yang hanya di berikan 50% saja,
10. usut dan evaluasi oknum yang terlibat dalam beberapa program dinkoperindag, yang sampai saat ini mangkrak, tidak di kelola dan hanya di jadikan sempel semata,
11. Menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja, infrastruktur yang memadai, dan akses terhadap pelayanan publik yang berkualitas.