Peduli Dengan Demokrasi Damai dan Netralitas  Polri:  PP GMKI menyampaikan Harapan

Borneo.news JAKARTA – Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia meminta agar semua Aparatur Sipil Negara (ASN), jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) harus berkomitmen untuk menjaga netralitas pada pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 nanti. Pernyataan tersebut dikatakan oleh Sekretaris Umum Pengurus Pusat GMKI, Artinus Hulu, Selasa (21/11/2023) 

"Ini harus dilakukan bagi seluruh ASN, TNI dan Polri untuk menjaga pesta demokrasi nanti. Semua jajaran agar baik dari TNI, Polri, maupun dari ASN itu harus menjaga netralitas. Itu merupakan cita-cita kita bersama untuk mewujudkan pemilu adil dan bermartabat,” kata Hulu.

Lebih lanjut, kata Hulu, penyelenggaraan Pemilu 2024 nanti sudah menjadi agenda lima tahunan di republik ini yang ekosistemnya sudah terbangun dengan konsep akuntabel, jujur, adil. Sehingga kata Hulu diharapkan pemilu kita dapat terselenggara dengan lancar dan kondusif. 

"Yang kita hadapi kedepan soal pemilu ini, bukan yang pertama kali. Jadi, sebenarnya kita sudah punya pengalaman dan sudah ada aturan, dengan pemilu yang akuntabel, jujur dan adil. Tidak mungkin kita bisa bermimpi besar menyosong Indonesia Emas 2045 jika 2024 tidak menghasilkan nilai-nilai demokrasi yang baik bagi perjalanan bangsa ini kedepan," Ucap Hulu. 

Hulu menjelaskan, dalam hal ini  Aparatur Sipil Negara, TNI dan Polri, semuanya sudah ada dalam aturan untuk harus bersikap netral. Kata Hulu, hal itu juga sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. 

"Baik ASN, TNI/Polri harus profesional, tidak boleh memihak ke salah satu pasangan calon (Paslon).
Walaupun ada kekhawatiran terkait pengawasan terhadap kecurangan, namun kita tetap optimis bahwa upaya menjaga integritas Pemilu 2024 akan terus ditingkatkan. Dalam hal ini, peran TNI/Polri dan ASN diharapkan akan memastikan proses Pemilu 2024 berjalan secara transparan dan demokratis,” tegasnya. 

Karena, kata Hulu, dengan bersikap netralitas dalam Pemilu 2024. Maka, kata Hulu akan terwujudnya Pemilu yang bermartabat, adil dan juju. 

Menurut Artinus Hulu, Pengabdian Institusi Polri harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Tribrata yaitu:  (1). Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. (2). Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945. (3). Senantiasa melindungi, mengayomi Dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

"Dan nilai catur Prasetya yakni: Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan, menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia, menjamin kepastian berdasarkan hukum dan memelihara perasaan tentram dan damai," tutur Hulu. 

"Sehingga  segala dugaan dan tuduhan ketidak netralitas yang di tujukan kepada Polri adalah tidak benar,  jika Polri tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dan jiwa profesionalisme," Tambah Hulu. 

Sementara itu, Pjs Ketua Umum GMKI, Epafras Tudiano, melihat kondisi  bangsa hari ini menyampaikan, bahwa Aksi ini adalah sebagai kilas balik bangkitnya semangat mahasiswa, pemuda dan aktivis pergerakan. Kata Epafras yang sudah lama mati suri dan redup karena terlena dengan politik prakmatis dan menjilat kekuasaan. 

"Aksi jalanan ini akan Continue di  lakukan oleh GMKI di  seluruh Indonesia untuk menyuarakan serta mengawal proses demokrasi damai di Indonesia 2024 dan untuk menyeruhkan netralitas instrumen negara khusus Institusi Polri agar tetap Netral dan profesional menjalankan tugasnya sesuai UU," Beber Pjs Ketum PP GMKI. 

Terkait informasi yang mengatakan, bahwa Aksi Demonstrasi ini adalah Hoax, itu adalah bentuk kepanikan dari oknum-oknum yang bukan Pengurus Pusat GMKI yang Sah. 

Ditegaskan juga oleh Sekum PP GMKI (Hulu) dan Pjs Ketum PP GMKI ( Epafras Tuidano) pada  saat orasi Aksi Demonstrasi di Mabes Polri, bahwasanya Ketum PP GMKI (Jefri Gultom) sudah di Nonaktifkan sementara dari semua tugas dan fungsinya sebagai Ketum GMKI. Kata Epafras, jika ada yang coba-coba mengatasnamakan PP GMKI dan menjual nama GMKI kami membantah itu. 

"itu bukan PP GMKI maupun Ketum GMKI, karena kami sudah mengangkat Pjs Ketua Umum PP GMKI sesuai dengan mekanisme organisasi," tutup Epafrah.