Kepala Daerah Dapat Arahan Langsung dari Presiden di IKN, Mendagri: Momen yang Sangat Luar Biasa dan Bersejarah

Kepala Daerah Dapat Arahan Langsung dari Presiden di IKN, Mendagri: Momen yang Sangat Luar Biasa dan Bersejarah

Borneo.news,Penajam – Seluruh kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota mendapat arahan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, pengarahan tersebut menjadi momen bersejarah lantaran kepala daerah mendapat undangan dari Presiden, sekaligus bisa menginjakkan kaki di IKN.

“Kita mendapat undangan dari Bapak Presiden untuk menerima arahan Beliau dan sekaligus juga dapat menginjakkan kaki langsung di Ibu Kota Negara Nusantara,” jelas Mendagri di hadapan Presiden Jokowi dan kepala daerah di Ruang Sidang Kabinet, Istana Garuda, IKN, Selasa (13/8/2024).

Dalam laporannya, Mendagri mengungkapkan, dari total 552 kepala daerah sebanyak 517 kepala daerah hadir langsung di IKN untuk menerima arahan Presiden. Sedangkan 35 kepala daerah lainnya berhalangan hadir karena alasan tertentu.

Mendagri juga melaporkan bahwa para gubernur telah menginap di Hotel Nusantara, sementara para bupati dan wali kota menginap di Kota Balikpapan. Pada pagi hari, bupati dan wali kota kemudian berangkat bersama-sama menuju IKN untuk mengikuti kegiatan di Sumbu Kebangsaan.

"Rekan-rekan gubernur tiba dari malam dan langsung menginap di Hotel Nusantara, rekan-rekan bupati [dan] wali kota menginap di Balikpapan dan tadi pagi jam enam berangkat dari Balikpapan dan sudah kami siapkan kendaraannya," jelas Mendagri.

Mendagri mengakhiri laporannya dengan menyampaikan terima kasih kepada Presiden atas kesempatan yang diberikan kepada kepala daerah untuk hadir di IKN dan merasakan langsung suasana megah sekaligus menjadi momen bersejarah. Sebelum menerima arahan dari Presiden, para kepala daerah juga sempat meninjau langsung sejumlah infrastruktur di IKN bersama Mendagri serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang sekaligus Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Otorita IKN.